Keseruan Urus Sendiri Proses Sidang Ubah Nama Anak - Aseanis Writing

Tadinya hanya ingin update daftar fasilitas kesehatan pertama milik salah satu keluarga. Eh, jadi tahu, ada berkas Surat Keterangan Kelahiran keponakan yang lahir di akhir November – juga seharusnya saya bantu update-kan status BPJS Kesehatannya, belum ada. Hasil ngobrol, buku KIA (Kesehatan Ibu Anak) anak kedua adik misan saya tersebut, tertinggal dan hilang entah di mana.

Ini si foto biar tetap ada 'niche' travel blogger-nya :D. Dokpri

Dicoba-coba ingat, dugaan sementara, tertinggal di ruang IGD salah satu rumah sakit pemerintah. Di momen si adik bayi mendadak dirujuk. Akhirnya, niat hendak update status BPJS, bertambah dengan usaha menemukan kembali si buku. Berikutnya, ada tambahan ketiga. Niat merubah nama putri sulung mereka juga mau dilanjutkan. Hasil ngobrol untuk niat ini, langkah utama berarti mengubah nama anak pertama dulu, setelah selesai, berikutnya update Kartu Keluarga dengan nama baru anak pertama serta memasukkan nama adik bayi.
Nah, di tulisan ini, saya hendak fokus ke proses ubah nama anak. Semoga dengan pengalaman pribadi ini, siapapun yang ingin mengubah nama, dapat memiliki referensi yang lebih sederhana. Mengingat kadang bahasa hukum agak susah dipahami oleh kita yang tidak akrab dengan proses-proses hukum.

Ini Dia Urutan Proses Ubah Nama

Beberapa kali membantu mengurus proses dokumen ini itu (pembentukan CV, laporan pajak rutin bulanan dan tahunan, asuransi serta itu dan ini), langkah paling awal mengurus ubah nama, adalah bertanya sebanyak dan selengkap mungkin. Menurut info dari petugas dukcapil kabupaten Lombok Timur yang saya datangi, ada dua kondisi ubah nama.
Pertama, jika menambah atau mengurangi nama saja, prosesnya cukup di kantor dukcapil. Untuk ini, tetap harus melampirkan dokumen lengkap keluarga. Misal, jika yang diubah nama anak, ID kedua orang tua, KK, Surat Keterangan Lahir, Akta Kelahiran dukcapil, serta ijazah kependidikan atau lembaga lainnya (jika anak sudah sekolah), harus disertakan semua. Baik dokumen asli, juga foto copy-nya.
Kedua, jika total ubah nama, prosesnya membutuhkan persidangan. Inilah yang sedang saya lakukan. Jadi, kantor pertama yang wajib didatangi setelah dukcapil, adalah Pengadilan Negeri kota Selong, ibukota kabupaten Lombok Timur. Kampung halaman saya. Di sinilah saya memulai keseluruhan proses. Sampai hari ini, semua proses telah membawa saya sampai ke munculnya jadwal sidang. 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan Negeri Selong. Proses saya menghadap ke 3 meja berbeda. Dokpri

Ternyata, cukup lama jika dihitung dari hari pertama saya mendatangi kantor Pengadilan Negeri Selong pada Kamis, 25 Januari lalu. Jadwal sidang proses ubah nama, muncul pada Senin, 12 Februari nanti. Dua hari jelang Pemilu 2024, di Rabu 14 Februari 2024.

Total terdapat lima kantor layanan pemerintah yang saya datangi, sepanjang pengurusan berkah ubah nama anak ini. Mulai dari Dukcapil, Pengadilan Negeri Selong, dua kantor kelurahan dan Kantor Pos. Wah, koq banyak ya? Ini dia alasannya, mengapa harus mendatangi kelima kantor tersebut.

Surat Kuasa Insidentil di Pengadilan Negeri Selong

Judul di atas saya pilih, karena saya membantu proses ubah nama anak dari adik misan saya. Jadilah akhirnya diwajibkan membuat surat kuasa atau surat perwalian. Nah, khusus ubah nama anak, jenisnya masuk ke Surat Kuasa Insidentil (SKI). Berkas dokumen pendukung agar SKI ini bisa dikeluarkan, diantaranya;
Pertama, asli dan fotokopi Surat Keterangan dari dua kelurahan sesuai alamat tinggal di eKTP saya dan adik misan saya sebagai Kepala Keluarga. Dua surat ini pun wajib pula dilengkapi oleh lampiran berisi silsilah keluarga yang menunjukkan bahwa benar saya berkeluarga dengan adik misan. Untunglah Ibu saya lancar dan ingat dengan baik nama-nama para nenek serta buyut, karena keluarga besar kami bukan jenis keluarga yang memiliki catatan silsilah keluarga nan rapi jali,
Kedua, fotokopi dua ID saya dan adik misan. Khusus dokumen ini, harus disiapkan 4 rangkap.
Ketiga, Surat Pernyataan Bisa Berbahasa Indonesia dan Bisa Membaca dan Menulis. Dua surat berbeda ini bisa dijadikan satu judul surat, lalu harus disertai dengan materai.
Keempat, total materai yang dibutuhkan untuk dikeluarkannya SKI ini sekitar tujuh materai. Di sini, saya jadi lupa menanyakan, apakah jika mengurus sendiri, total materai yang dipakai tetap 7 lembar?
Apa sudah cukup dan selesai? Belum. Masih di kantor yang sama, ada dua meja lagi yang harus saya datangi. Syukurnya, dua surat keterangan dari dua kelurahan, relatif bisa selesai masing-masing kurang dari satu jam. Saya membawa KK asli, sepertinya menjadi salah satu penguat mudahnya saya dibuatkan surat keterangan benar berkeluarga.

Legalisir atau Leges Dokumen di Kantor Pos

Total dua hari saya butuhkan untuk mendapatkan SKI. Itu juga karena saya bertanya ke meja yang membantu mengurus dikeluarkan SKI di Kamis siang. Lalu saya mengurus permintaan surat keterangan kelurahan di Senin pagi. Praktis, dengan telah lengkapnya dokumen-dokumen yang dibutuhkan, di jam 3 siang hari Senin lalu, tepatnya 29 Januari 2024, berkas SKI telah bisa saya dapatkan.

Jenis berkas yang di'leges' ke Kantor Pos. Dokpri

Dari sini, saya pindah ke meja bertuliskan ‘Perdata’. Kelengkapan dokumennya bertambah dengan copy halaman berisi data pribadi dari buku nikah adik misan saya. Tambahan lainnya, fotokopi dokumen berupa eKTP, KK, Buku Nikah dan Akta Kelahiran resmi dukcapil dari anak yang diubah namanya, harus dilegalisir atau ‘leges’ di Kantor Pos. Lima dokumen ini wajib ditempelkan 5 lembar materai juga, baru kemudian di stempel pos.
Proses leges ke kantor pos ini bisa selesai di hari Selasa, 30 Januari 2024. Setelah lengkap, ada catatan khusus tambahan, karena dokumen juga harus disimpan serta diserahkan soft copy-nya. Penamaan file soft copy, satu file word dari Surat Permohonan Ubah Nama, satu file pdf dari surat yang sama, satu file gabungan dari berkas SKI dan terutama yang dileges di Kantor Pos.
Langkah terakhir, semua berkas akan didaftarkan ke eCourt. Web khusus yang lengkap untuk semua jenis kasus atau permasalahan hukum. Menu di dashboard web untuk proses yang saya urus, termasuk di menu Daftar Perdata, di bagian ‘Permohonan’. Lalu akan muncul nomor perkara kita serta rincian biaya yang telah terpotong dari total Rp 155.000,- bea sidang perkara.

Menu dashboard dari proses pengurusan ubah nama anak di web eCourt. SS Web

Saat ini, saya tinggal menunggu sampai Senin 12 Januari 2024 nanti. Tidak hadir sendiri, tapi saya perlu menghadirkan beberapa saksi, yang menguatkan bahwa benar adik misan saya mengajukan permohonan ubah nama anak. Total dana yang dibutuhkan mulai dari permintaan SKI, leges Kantor Pos, dan pendaftaran berkas ke web eCourt, jadi;
Pertama, pengurusan SKI. 7 lembar materai ditambah bea admin Rp 10.000,-, total menjadi Rp 80.000,-
Kedua, leges Kantor Pos di meja Perdata, materai sesuai dokumen yang di stempel pos. Saya melegalisir 5 halaman dokumen, total biaya jadi Rp 50.000,-
Ketiga, bea perkara di eCourt sebanyak Rp 155.000,-. Total semuanya menjadi Rp 285.000,--.
Nah, semoga contekan sederhana ala saya ini bisa membantu siapa pun yang mungkin hendak mengurus dokumen yang sama. Saat ini, pengurusan berbagai masalah dokumen personal, sebenarnya bisa diurus sendiri. Asal rajin bertanya, sabar menyimak keterangan-keterangan, serta membuat catatan progress pengurusan berkas dengan baik. Semangat..